Apa Saja Poin Diskusi dalam Hukum Hak Cipta yang Berhubungan dengan Sistem IT (Seperti Perangkat Lunak)?

Dalam masalah hukum yang muncul sehubungan dengan pengembangan sistem IT (termasuk perangkat lunak), banyak di antaranya berkaitan dengan ‘kegagalan’ proyek. Dalam hal ini, seringkali poin utama perselisihan adalah apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak, seperti ‘kewajiban manajemen proyek’ dan ‘kewajiban kerjasama pengguna’, untuk memperlancar proyek.

Namun, kita tidak boleh melupakan masalah hukum yang berkaitan dengan hak cipta dan properti intelektual lainnya. Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan masalah hak cipta untuk setiap tahap dan komponen sistem IT dalam proyek pengembangan, serta mengatur dan memandang secara keseluruhan bidang ini.

Bagaimana Hubungan Antara Sistem IT Seperti Perangkat Lunak dan Hak Cipta

Undang-Undang Hak Cipta

Tujuan dari pembentukan Undang-Undang Hak Cipta dapat dirujuk dalam ketentuan tujuan Pasal 1 dari Undang-Undang Hak Cipta Jepang (ketentuan yang menjelaskan tujuan dari undang-undang tersebut).

Pasal 1

Undang-undang ini bertujuan untuk menentukan hak cipta dan hak yang bersebelahan dengan hak cipta terhadap karya cipta, pertunjukan, rekaman, siaran, dan siaran kabel, dengan memperhatikan penggunaan yang adil dari hasil budaya ini, melindungi hak-hak pencipta dan lainnya, dan dengan demikian berkontribusi pada perkembangan budaya.

Berdasarkan Pasal 1, undang-undang ini bertujuan untuk memberikan sejumlah hak kepada pencipta karya cipta, melindungi hak-hak pencipta sambil menargetkan “perkembangan budaya” secara keseluruhan dalam masyarakat. Dengan kata lain, tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan yang tepat antara perlindungan hak individu pencipta dan promosi penggunaan karya cipta di seluruh masyarakat.

Selain itu, subjek yang diakui hak ciptanya dijelaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta. Seperti yang dapat dilihat dari fakta bahwa “karya program” secara eksplisit disebutkan dalam nomor 9, hak cipta juga diakui secara alami dalam pengembangan sistem IT seperti perangkat lunak. Oleh karena itu, masalah hukum terkait hak cipta dapat muncul dalam bisnis seperti pengembangan sistem IT.

Pasal 10 Ayat 1

Contoh karya cipta dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut.

1 Karya cipta bahasa seperti novel, naskah, makalah, pidato, dan lainnya

2 Karya cipta musik

3 Karya cipta tarian atau drama pantomim

4 Karya cipta seni seperti lukisan, cetakan, patung, dan lainnya

5 Karya cipta arsitektur

6 Karya cipta berupa peta atau gambar, diagram, model, dan lainnya yang memiliki sifat akademik

7 Karya cipta film

8 Karya cipta fotografi

9 Karya cipta program

Apa yang Dimaksud dengan Hak yang Berlaku pada Karya Cipta

Lalu, apa efek yang dihasilkan ketika hak cipta diakui? Jika Anda memiliki hak cipta, Anda dapat melakukan duplikasi (Pasal 21 Undang-Undang Hak Cipta Jepang), transmisi publik (distribusi melalui internet) (Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta Jepang), dan transfer (Pasal 27 Undang-Undang Hak Cipta Jepang). Sebaliknya, jika seseorang yang tidak memiliki hak cipta melakukan tindakan di atas, itu dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, dan mereka dapat melakukan tuntutan penghentian (Pasal 112 Undang-Undang Hak Cipta Jepang) dan penuntutan tanggung jawab perbuatan melawan hukum dalam hukum sipil (Pasal 709 Undang-Undang Sipil Jepang).

Selain itu, sama seperti hak atas benda dan hak kredit lainnya, dipahami bahwa hak cipta dapat dipindahkan atau dialihkan.

• Ada masalah hukum yang mempertanyakan keberadaan hak dan fakta pemindahan hak cipta
• Ada masalah hukum yang mempertanyakan apakah ada pelanggaran hak terhadap pemegang hak cipta (pelanggaran hak cipta)

Anda perlu memahami dua poin ini.

Struktur Sistem IT sebagai Karya Cipta

By the way, tidak hanya isi Undang-Undang Hak Cipta, tetapi juga mengatur sistem IT dan proses pengembangannya efektif untuk memahami bidang ini. Sistem IT adalah kumpulan bahasa komputer seperti bahasa pemrograman, dan perangkat lunak juga merupakan bagian dari sistem IT.

Jika Anda membagi sistem IT menjadi komponen-komponennya, Anda dapat menganggapnya dibagi menjadi tiga elemen: “layar”, “program”, dan “database”. Masalah hak cipta sistem IT akan berkembang untuk masing-masing dari tiga elemen ini.

Isu Hukum Hak Cipta Mengenai Sistem IT

Dengan asumsi tersebut, mari kita lihat gambaran umum masalah hak cipta yang berkaitan dengan sistem IT.

Isu yang Melibatkan Seluruh Sistem IT

Pertikaian Mengenai Keberadaan Hak

Pertikaian pertama adalah mengenai ‘keberadaan’ hak. Dengan kata lain, ini adalah jenis masalah yang mempertanyakan apakah hak cipta benar-benar ada atau apakah telah terjadi transfer hak cipta. Kami telah menjelaskan secara detail mengenai hal ini dalam artikel berikut.

Dalam artikel ini, kami menjelaskan mulai dari siapa yang pertama kali memperoleh hak cipta (dalam hukum, disebut ‘perolehan asli’) hingga bagaimana cara mengkonfirmasi apakah telah terjadi transfer hak cipta.

Pertikaian Mengenai Pelanggaran Hak Cipta

Selain itu, juga ada pertikaian mengenai pelanggaran hak cipta. Dengan kata lain, ini adalah pertikaian mengenai apa yang dapat dilakukan jika memiliki hak cipta, atau apa yang tidak boleh dilakukan jika tidak memiliki hak cipta. Misalnya, apakah dua karya yang serupa hanya ‘mengambil referensi’ atau bisa disebut ‘menjiplak’. Kami telah menjelaskan secara detail mengenai hal ini dalam artikel berikut.

Dalam artikel ini, kami menjelaskan bagaimana pengadilan menentukan apakah telah terjadi pelanggaran hak cipta atau tidak, dengan menggunakan kode sumber program sebagai contoh.

Masalah hak cipta di atas berkembang dalam tiga lapisan: ‘layar’, ‘program’, dan ‘database’. Dengan mengorganisir karakteristik masing-masing lapisan menurut Hukum Hak Cipta Jepang, Anda dapat memahami bidang ini secara keseluruhan.

Pelindungan Hak Cipta untuk Layar & UI

Hak cipta juga dapat diberikan untuk tata letak layar dan UI (User Interface). Namun, tidak banyak kasus di mana pelanggaran hak cipta diakui untuk penampilan sistem IT. Alasannya adalah karena tampilan dan tata letak yang diperlukan untuk memungkinkan fungsi dan operasi tertentu cenderung menjadi mirip satu sama lain.

Untuk penampilan sistem IT, sangat sulit untuk diakui bahwa “karya orang lain telah dipalsukan”. Sebagian besar kasusnya, kesimpulannya adalah “ekspresi umum telah diadopsi secara individual”. Kecuali jika ada kemiripan yang sangat tinggi hingga level meniru persis seperti aslinya, hampir tidak mungkin bagi pengadilan untuk mengakui pelanggaran hak cipta.

Pelindungan Hak Cipta terhadap Program

Hak cipta juga diakui pada kode sumber yang dibuat dalam kontrak pengembangan perangkat lunak. Menurut preseden, hak cipta kode sumber dianggap dimiliki oleh perusahaan yang mengembangkan perangkat lunak, dan diperlukan persetujuan tambahan dalam bentuk dokumen tertulis atau sejenisnya untuk mentransfer hak cipta.

Hak cipta kode sumber ini pada dasarnya dapat diakui sebagai milik terdakwa (catatan penerjemah: perusahaan pengembangan perangkat lunak).

Di sisi lain, (dalam kutipan)… tidak ada ketentuan tentang transfer hak cipta perangkat lunak ini atau hak cipta kode sumber ini dalam dokumen yang ditukar antara penggugat (catatan penerjemah: perusahaan yang mengontrak pengembangan perangkat lunak) dan terdakwa.

(dalam kutipan)…

Berdasarkan hal di atas, tidak dapat diakui bahwa terdakwa telah setuju untuk mentransfer hak cipta kode sumber ini kepada penggugat, atau telah menyerahkan hak tersebut. Sebaliknya, wajar untuk mengakui bahwa tidak ada kesepakatan semacam itu.

Putusan Pengadilan Distrik Osaka, 12 Juni 2014 (Tahun Heisei 26)

Untuk masalah hak cipta kode sumber program, silakan lihat artikel berikut untuk penjelasan lebih rinci.

Dalam kasus di mana pelanggaran hak cipta program dipertentangkan,

• Seberapa banyak bagian yang cocok atau mirip (kuantitas)
• Apakah bagian yang cocok atau mirip dapat bersifat kreatif (kualitas)

merupakan poin penting. Misalnya, meskipun ada bagian yang cocok atau mirip, jika itu adalah fungsi umum dan dianggap tidak ada cara kreatif lainnya, itu mungkin tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Untuk masalah hak cipta program, silakan lihat artikel berikut untuk penjelasan lebih rinci.

Pelindungan Hak Cipta terhadap Database

Selain itu, hak cipta juga dapat diberikan pada struktur tabel database. Namun, batas untuk pengakuan pelanggaran hak cipta pada database cukup tinggi, dan jarang diakui. Untuk menganggap struktur database itu sendiri sebagai “karya cipta”, diperlukan sistematisasi yang rinci. Artinya, kecuali database memiliki skala tertentu dan dirancang secara detail, akan dianggap sebagai “mengadopsi ekspresi umum masing-masing”, dan kasus di mana “satu pihak menjiplak pihak lain = melanggar hak cipta” jarang diakui.

Perlu dicatat, meskipun hak cipta dapat diberikan pada database, hak cipta tidak diberikan pada “data” itu sendiri yang ada dalam database. Data bukanlah karya cipta, tetapi dianggap sebagai “informasi” yang abstrak. Oleh karena itu, seberapa berharga dan bermakna data tersebut, tidak dilindungi oleh hukum hak cipta.

Jika data dicuri dan mengalami kerugian, bukan pelanggaran hak cipta yang menjadi pertimbangan, tetapi apakah tindakan tersebut merupakan tindakan ilegal dalam hukum perdata.

Ringkasan

Itulah gambaran umum tentang masalah hak cipta yang didasarkan pada gambaran keseluruhan sistem IT seperti perangkat lunak. Harap dicatat bahwa penentuan adanya hak cipta dan apakah ada pelanggaran hak cipta tidak terkait dengan adanya nilai artistik atau tingkat penyelesaian sebagai hasil karya. Penting untuk memahami bahwa dalam beberapa kasus, sejauh mana kesamaan, termasuk bug dan kesalahan dalam spesifikasi, dapat menentukan apakah ada pelanggaran hak cipta atau tidak.

Dapat dikatakan bahwa kesulitan masalah hak cipta dalam bidang hukum terletak pada kenyataan bahwa kita harus mendiskusikan adanya kreativitas dari perspektif yang berbeda dari para pencipta dan teknisi.